Berita SINERGI PERCEPATAN MENUJU UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) DI KABUPATEN BOYOLALI

Posted on: 30 Jul 2018 Oleh DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI

   

   Untuk percepatan Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan nasional di Kabupaten Boyolali. Dan upaya tindak lanjut dari Instruksi Presiden No : 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali dan BPJS Kesehatan Cabang Boyolali bersinergi melakukan pemadanan data dan sosialisasi kepada seluruh Kepala Desa se Kabupaten Boyolali pada tanggal 13 dan 16 Juli 2018. Capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) di Kabupaten Boyolali saat ini adalah 722.718 jiwa atau sebesar 72,71% dengan rincian sebagai berikut :

NO

JENIS KEPESERTAAN

JUMLAH

1

Peserta Penerima Bantuan Iuran APBN (PBI APBN)

367.974

2

Peserta Penerima Bantuan Iuran APBD (PBI APBD I dan II)

25.045

3

Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

225.158

4

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

78.919

5

Peserta Bukan Pekerja (BP)

25.622

      Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan Pemerintah Kabupaten Boyolali pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, telah dilakukan penandatanganan Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Boyolali tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Addendum Perjanjian Kerja Sama ini terkait dengan penambahan kuota peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan  Belanja Daerah (APBD) sebesar 13.000 jiwa sehingga ada peningkatan kepesertaan dari 12.308 jiwa menjadi 25.308 jiwa. Penambahan ini diperuntukkan kepada masyarakat yang saat ini masuk dalam daftar Basis Data Terpadu (BDT) yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

       Dengan penambahan kuota ini diharapkan dapat menjadi pemacu bagi sektor swasta untuk segera mendaftarkan dirinya dan pekerjanya, serta masyarakat yang mampu mendaftar secara perorangan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Sumber : Redaksi@koransolo

Berita

Pengumuman

Link SKPD